Pasangkayu, medisebangsa.com |
Rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2026 digelar di Gedung DPRD Pasangkayu, Sulawesi Barat, Jumat (7/11/2025). Sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD Putu Purjaya, didampingi Wakil Ketua H. Hariman Ibrahim, serta dihadiri Wakil Bupati Herni Agus, Forkopimda, anggota DPRD, dan pejabat eselon II dan III.
Dalam pembukaan rapat, pimpinan sidang menekankan bahwa dinamika kebijakan nasional memberi pengaruh langsung kepada daerah, sehingga keseimbangan fiskal harus dijaga melalui sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah.
Fraksi Golkar
Pandangan fraksi Golkar dibacakan Asriani. Golkar menilai APBD adalah kebijakan fundamental dalam mengarahkan perekonomian daerah. Fraksi memberi sejumlah masukan terkait optimalisasi PAD, pembangunan infrastruktur, penguatan sektor industri dan perdagangan melalui kemitraan dengan pihak swasta, serta peningkatan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
Golkar menekankan pentingnya menjaga stabilitas fiskal dan keselarasan pembangunan, serta memastikan penyusunan APBD dilakukan secara objektif, realistis, berkesinambungan, dan berorientasi pada penguatan ekonomi daerah. Fraksi Golkar menyatakan menerima Ranperda untuk dibahas lebih lanjut.
Fraksi PDI Perjuangan
Mewakili Fraksi PDI-P, Ryan Ramadhan menyoroti sisi manajerial APBD sebagai instrumen pembangunan yang langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Pasangkayu. PDI-P meminta kejelasan arah keberpihakan anggaran, penguatan ekonomi daerah, dan komitmen pembangunan berkelanjutan dengan mengoptimalkan PAD.
Setelah mengkaji Ranperda APBD 2026, fraksi PDI-P menyatakan menerima untuk dibahas pada tahap berikutnya.
Fraksi NasDem
Dalam pandangan Fraksi NasDem, Robin Chandra Hidayat menyebut APBD sebagai rencana kerja keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang harus memberi dampak nyata bagi masyarakat. Ia menilai penggunaan APBD merupakan cermin respons pemerintah terhadap kebutuhan rakyat dan menentukan citra kemajuan Pasangkayu.
Fraksi NasDem menekankan pembangunan infrastruktur sebagai motor penggerak ekonomi yang membutuhkan strategi tepat. Mereka juga mengingatkan adanya efisiensi anggaran pada 2026 sehingga penggunaan APBD harus lebih produktif, terarah, dan inovatif. Fraksi NasDem menerima Ranperda untuk dibahas lebih lanjut.
Fraksi Gerindra
Fraksi Gerindra melalui Suanandhy menyatakan APBD memiliki peran penting dalam mengimplementasikan program pembangunan. Fraksi mendorong optimalisasi PAD dan meminta Pemda membuka ruang partisipasi publik dalam pembahasan kebijakan daerah agar proses perencanaan semakin inklusif.
Fraksi Amanat Kebangkitan Demokrasi
Muslihat K, mewakili fraksi ini, menilai bahwa pandangan umum terhadap APBD adalah wujud tanggung jawab moral DPRD. Fraksi mengapresiasi penyusunan Ranperda yang telah memperhatikan arah kebijakan nasional serta kebijakan Bupati dan Wakil Bupati.
Dengan nilai APBD sekitar Rp 678 miliar, Fraksi menyoroti porsi belanja pegawai dan meminta Pemda mengkaji program prioritas secara cermat. Fraksi menerima Ranperda untuk dibahas lebih lanjut sesuai ketentuan.
Tanggapan Pemerintah Daerah
Wakil Bupati Herni Agus menyampaikan bahwa seluruh masukan dan kritik fraksi menjadi bahan penting bagi Pemda dalam penyempurnaan Ranperda APBD. Ia meminta fraksi menyampaikan catatan secara tertulis dan menugaskan TAPD mengikuti seluruh tahapan sesuai agenda yang telah ditetapkan Banggar DPRD.
“Kami mengapresiasi waktu dan perhatian DPRD dalam memberi masukan untuk penyempurnaan APBD. Semua saran menjadi acuan kami,” ujarnya.
Penutup Sidang
Wakil Ketua DPRD Putu Purjaya menyampaikan bahwa seluruh fraksi telah menerima Ranperda APBD 2026 untuk masuk pembahasan lebih lanjut. Ia menegaskan pentingnya optimalisasi PAD, peningkatan pelayanan publik, serta kedisiplinan perangkat daerah dalam menyiapkan data guna mempercepat proses pembahasan antara Banggar dan TAPD.
Reporter : Uwe Dadang
Tinggalkan Balasan