Bombana, mediasebangsa.com – Forum Komunikasi Marhaenis Bombana (FKMB) menyoroti fungsi pengawasan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bombana. Sorotan tersebut ditujukan kepada koordinator wilayah (Korwil) dan Satuan Tugas (Satgas) Kabupaten setelah organisasi tersebut mengaku menemukan sejumlah dugaan persoalan yang kini masih dalam tahap penelusuran dan verifikasi data.
Melalui Sekjennya, Michael, FKMB mengungkapkan bahwa pihaknya mulai melakukan penelusuran setelah menerima berbagai keluhan terkait pelaksanaan program MBG dari sejumlah sumber.
“Kenapa akhirnya hal ini kami suarakan? Karena sudah terlalu banyak keluhan terkait pelayanan MBG yang sampai kepada kami. Dari situlah kami melakukan penelusuran data dan mencoba memverifikasi berbagai informasi yang berkembang di lapangan,” ujar saat diwawancarai di wilayah rumbia, minggu (14/06/25).
Menurutnya, hasil penelusuran awal menunjukkan adanya sejumlah persoalan yang patut mendapat perhatian serius. Namun demikian, FKMB menegaskan bahwa berbagai temuan tersebut masih berupa dugaan dan masih dalam proses pendalaman.
“Bukan hanya satu dapur yang kami telusuri. Ada beberapa dapur lain yang juga menjadi perhatian kami. Mulai dari penerapan SOP, dugaan markup harga hingga dugaan penggunaan bahan yang tidak layak namun tetap digunakan. Tetapi perlu kami tegaskan, semua itu masih dalam tahap penelusuran dan verifikasi data,” katanya.
Di tengah berbagai dugaan tersebut, Michael mempertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan yang selama ini dijalankan oleh Korwil dan Satgas Kabupaten.
“Masa kami yang berada di luar sistem justru lebih tahu dibanding Korwil dan Satgas yang memang memiliki fungsi pengawasan. Ini yang menjadi pertanyaan bagi kami,” tegasnya.
Menurut Michael, apabila berbagai data yang saat ini dimiliki FKMB nantinya terbukti sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan, maka hal tersebut dapat menjadi indikator bahwa fungsi pengawasan tidak berjalan secara maksimal.
“Kalau seluruh data yang kami miliki ini benar adanya, mulai dari foto, video hingga berbagai informasi lainnya, maka itu menunjukkan bahwa fungsi pengawasan patut dipertanyakan. Sebab kalau pengawasan berjalan secara maksimal, seharusnya hal-hal seperti ini sudah diketahui dan ditindaklanjuti lebih awal,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan dokumentasi yang berhasil dihimpun FKMB juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pengawasan yang diterapkan selama ini.
“Logikanya sederhana. Kalau pengawasan benar-benar berjalan efektif, tidak mungkin berbagai dokumentasi yang kami miliki ini bisa muncul dan terjadi tanpa diketahui. Karena itu kami mempertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan Korwil dan Satgas selama ini berjalan,” katanya.
Bahkan, menurut Michael, kondisi tersebut berpotensi memunculkan berbagai persepsi di tengah masyarakat apabila tidak dijelaskan secara terbuka.
“Tentu masyarakat akan bertanya-tanya. Ketika ada berbagai dugaan persoalan yang muncul sementara pengawasannya tidak terlihat, maka akan muncul beragam spekulasi. Karena itu yang kami dorong adalah transparansi dan evaluasi menyeluruh,” ujarnya.
Selain itu, FKMB juga mengaku tengah menelusuri aspek Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang berkaitan dengan standar kebersihan, sanitasi, serta kelayakan tempat pengelolaan pangan.
“Nah, ini kita belum berbicara soal SLHS-nya. Padahal ini juga sangat menarik untuk ditelusuri. Karena SLHS berkaitan langsung dengan standar kebersihan, sanitasi, dan kelayakan tempat pengelolaan pangan. Ini menyangkut kesehatan para penerima manfaat program,” kata Michael.
Menurutnya, pembahasan mengenai Program MBG tidak cukup hanya melihat makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat, tetapi juga harus memastikan proses pengolahan pangan dilakukan sesuai standar kesehatan yang berlaku.
“Kalau kita bicara program makan bergizi, maka yang harus dipastikan bukan hanya makanannya tersedia. Yang juga penting adalah bagaimana proses pengolahannya, kondisi dapurnya, higienenya, sanitasinya, hingga kelayakan tempat pengelolaan pangannya,” tambahnya.
Sebelumnya, FKMB mengaku telah mengantongi sejumlah data berupa foto dan video terkait dugaan pelanggaran SOP di SPPG Lantari Jaya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, keberadaan data tersebut telah dikonfirmasi kepada pihak SPPG Lantari Jaya dan dibenarkan oleh Kepala SPPG, Zulham.
FKMB menyatakan akan terus melakukan pengumpulan dan verifikasi data sebelum menyampaikan laporan resmi kepada instansi terkait guna memastikan seluruh informasi yang disampaikan memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. MR