Bombana, mediasebangsa.com – Forum Kajian Masyarakat Bombana (FKMB) mendesak Ketua Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Bombana, Syahrun, untuk segera mengambil langkah tegas terkait berbagai persoalan yang belakangan menjadi perhatian publik dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, khususnya yang berkaitan dengan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Lantari Jaya.
Desakan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal FKMB, Michael, yang menilai Satgas MBG Kabupaten Bombana tidak boleh terkesan pasif terhadap berbagai persoalan yang berkembang dan menjadi perbincangan masyarakat.
Menurut Michael, Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana selaku Ketua Satgas MBG memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh pelaksanaan program berjalan sesuai standar operasional yang telah ditetapkan pemerintah dan tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda terhadap pihak tertentu.
“Pak Sekda selaku Ketua Satgas MBG harus segera bertindak. Jangan sampai muncul perbincangan di tengah masyarakat bahwa Satgas ini bekerja atau tidak bekerja dalam menyikapi persoalan yang sedang menjadi perhatian publik,” kata Michael saat dikonfirmasi awak media di salah satu tempat di wilayah Rumbia, Kabupaten Bombana, Selasa pagi (16/6/26).
Ia menegaskan bahwa FKMB tidak memiliki niat untuk menghambat Program Makan Bergizi Gratis. Sebaliknya, pihaknya ingin memastikan program yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah tersebut berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
“Kami bukan mau melakukan hal-hal yang bagaimana. Kami hanya meminta agar MBG benar-benar berjalan sesuai standar operasional yang berlaku. Jangan sampai aturan yang ada seolah-olah tidak berlaku terhadap pihak tertentu,” ujarnya.
Michael mengatakan, hingga saat ini berbagai persoalan yang sebelumnya mencuat terkait SPPG Lantari Jaya belum terlihat mendapatkan respons yang memadai dari pihak yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan.
Menurutnya, kondisi tersebut kemudian memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat, termasuk adanya dugaan bahwa terdapat pihak-pihak tertentu yang memiliki pengaruh sehingga berbagai persoalan yang muncul tidak mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya.
“Dari data dan informasi yang kami miliki, muncul sejumlah dugaan yang berkembang di masyarakat. Bahkan ada dugaan bahwa terdapat pihak tertentu yang memiliki pengaruh sehingga persoalan yang muncul seolah-olah tidak ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Dugaan itu tentu harus dijawab dengan tindakan nyata dan transparansi dari Satgas agar tidak terus menjadi spekulasi,” katanya.
Michael juga menyinggung adanya dugaan keterlibatan oknum yang memiliki pengaruh di lingkungan pemerintahan maupun legislatif. Namun demikian, ia menegaskan bahwa hal tersebut masih berupa dugaan yang harus dibuktikan berdasarkan fakta dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami tidak ingin menuduh siapa pun. Tetapi ketika berbagai persoalan yang sudah menjadi perhatian publik tidak kunjung mendapatkan respons yang jelas, maka wajar jika masyarakat bertanya-tanya. Karena itu kami meminta Ketua Satgas turun langsung melihat apa yang sebenarnya terjadi di SPPG Lantari Jaya,” ujarnya.
Menurut Michael, jika memang tidak ada perlakuan khusus terhadap pihak tertentu, maka hal tersebut harus dibuktikan melalui penerapan aturan yang sama kepada seluruh penyelenggara SPPG di Kabupaten Bombana.
“Kalau memang tidak ada yang dibekingi dan tidak ada perlakuan khusus, maka buktikan dengan tindakan. Satgas harus memastikan aturan ditegakkan secara adil kepada semua pihak tanpa pengecualian,” tegasnya.
Michael menilai pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh hanya dilakukan di atas kertas, tetapi harus benar-benar memastikan seluruh standar operasional diterapkan di lapangan demi melindungi para penerima manfaat.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa evaluasi terhadap pelaksanaan program tidak boleh berhenti pada level bawah semata. Menurutnya, apabila ditemukan dugaan pelanggaran atau penyimpangan, maka penelusuran harus dilakukan secara menyeluruh hingga ke akar persoalan.
Ia mencontohkan langkah pemerintah pusat yang baru-baru ini melakukan evaluasi terhadap pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara nasional. Presiden Prabowo Subianto diketahui mencopot Dadan Hindayana dari jabatannya sebagai Kepala BGN dan menunjuk Nanik S. Deyang yang sebelumnya menjabat Wakil Kepala BGN sebagai penggantinya.
“Ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak. Kalau di tingkat pusat saja pimpinan tertinggi BGN dievaluasi dan diganti sebagai bagian dari pembenahan program, maka di daerah juga harus ada keberanian untuk melakukan evaluasi apabila ditemukan dugaan-dugaan yang perlu ditindaklanjuti. Jangan hanya membersihkan bagian atasnya, tetapi kalau memang ada persoalan harus ditelusuri sampai ke akar-akarnya berdasarkan fakta dan bukti,” tegas Michael.
Menurutnya, desakan FKMB kepada Ketua Satgas MBG Kabupaten Bombana bukan untuk menghambat program pemerintah, melainkan untuk memastikan seluruh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, termasuk di SPPG Lantari Jaya, berjalan sesuai standar operasional, transparan, akuntabel, dan bebas dari intervensi pihak mana pun.
“Kami ingin program ini berhasil. Justru karena itu kami meminta agar setiap dugaan yang muncul diperiksa secara terbuka sehingga kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG tetap terjaga,” tutupnya. MR