BUMDes Hanya Beban Anggaran? Fakta di Bombana Berkata Lain
Selama ini, tidak sedikit pihak yang menganggap bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hanya menjadi beban anggaran dan tidak memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian desa. Pandangan tersebut muncul akibat banyaknya BUMDes yang mandek, salah kelola, atau bahkan hanya menjadi proyek seremonial belaka tanpa dampak nyata. Namun, fakta di Kabupaten Bombana justru menunjukkan hal yang sebaliknya.
Perkembangan BUMDes di Bombana: Dari Nol Menjadi 21 Badan Hukum
Di Kabupaten Bombana, perkembangan BUMDes menjadi sorotan positif. Hingga saat ini, tercatat sudah ada 21 BUMDes yang secara resmi terdaftar dan memiliki badan hukum. Peningkatan ini tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan melalui upaya serius dari pemerintah daerah untuk mendorong legalisasi dan profesionalisasi pengelolaan BUMDes.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Bombana, Asyahadi Asyikin, mengungkapkan bahwa legalitas BUMDes sangat penting agar bisa menjalin kerja sama dengan pemerintah maupun pihak ketiga. Tanpa badan hukum, BUMDes akan sulit mendapatkan akses untuk terlibat dalam program strategis, seperti Makan Gratis yang digagas oleh Presiden.
“Hanya BUMDes yang terdaftar resmi yang dapat memiliki akses untuk menjadi mitra penyaluran makanan gizi gratis. Sampai saat ini, kami terus mendukung desa agar segera melegalitasi pendirian BUMDes,” ujar Asyahadi di ruang kerjanya, jumat (14/03/25).
BUMDes dan Peran Penting dalam Program Nasional
Salah satu bukti nyata peran strategis BUMDes di Bombana adalah keterlibatannya dalam Dapur Kecamatan sebagai bagian dari program Makan Gratis. Dapur Kecamatan ini berfungsi menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat dengan bahan baku yang disuplai oleh BUMDes setempat. Namun, kerja sama ini hanya bisa dilakukan jika BUMDes telah memiliki status hukum.
Dengan adanya legalitas tersebut, BUMDes tidak hanya menjadi pelengkap administratif, tetapi juga menjadi mitra aktif dalam mendukung program nasional. Fakta ini menunjukkan bahwa anggapan BUMDes sebagai beban anggaran tidak tepat, karena mereka justru mampu menjadi penyokong program pemerintah.
BUMDes Sebagai Penggerak Ekonomi Desa
Selain mendukung program nasional, BUMDes di Bombana juga membuktikan diri sebagai penggerak ekonomi lokal. Contohnya, BUMDes di Desa Baliara Kepulauan mampu menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp 40 juta pada tahun lalu. Sementara itu, BUMDes Gembala di Desa Langkoala berhasil meraup sekitar Rp 30 juta per tahun.
Keberhasilan ini merupakan bukti konkret bahwa BUMDes tidak hanya menguras anggaran desa, tetapi justru memberikan kontribusi langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keuntungan yang diperoleh BUMDes dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa, bantuan sosial, maupun penguatan ekonomi lainnya.
BUMDes Mendukung Program “Satu Desa Satu Produk”
BUMDes di Bombana juga berperan aktif dalam mendukung program unggulan Bupati Bombana, yaitu Satu Desa Satu Produk. Program ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi lokal agar menghasilkan produk unggulan yang bernilai ekonomi tinggi. Melalui pengelolaan BUMDes yang profesional, produk desa dapat dipasarkan lebih luas dan mendatangkan pemasukan tambahan.
Mengubah Paradigma: Dari Beban Menjadi Aset Desa
Anggapan bahwa BUMDes hanya menjadi beban anggaran jelas keliru jika melihat fakta di Bombana. Justru, dengan adanya dukungan dan pengelolaan yang baik, BUMDes mampu membuktikan diri sebagai aset berharga bagi desa.
Pemerintah Kabupaten Bombana telah berhasil melakukan pembenahan dalam hal legalitas dan tata kelola BUMDes. Hal ini dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, dan pengawasan yang berkelanjutan agar BUMDes dapat terus berkembang dan berkontribusi positif.
BUMDes bukanlah sekadar beban anggaran, melainkan aset desa yang sangat potensial jika dikelola dengan benar. Fakta di Bombana menunjukkan bahwa BUMDes dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal, mendukung program nasional, dan bahkan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat desa.
Keberhasilan ini seharusnya menjadi contoh bagi daerah lain agar tidak memandang sebelah mata potensi BUMDes. Dengan profesionalisme, sinergi dengan pemerintah, dan dukungan masyarakat, BUMDes dapat berkembang menjadi fondasi ekonomi desa yang mandiri dan kuat.
Tinggalkan Balasan