FKPKN Bombana: Mewujudkan Tata Kelola Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

mediasebangsa

Jumat, 7 Februari 2025 01:03 WITA

Mediasebangsa.com _Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan di tingkat lokal. Tanpa tata kelola yang baik, anggaran yang besar sekalipun dapat menjadi tidak efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Bombana kini mengambil langkah maju dengan membentuk Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN), sebagai upaya untuk memastikan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.

Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Bombana, yang diwakili oleh Penjabat (Pj) Bupati Drs. Edy Suharmanto, M.Si, dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Sulawesi Tenggara, pada Kamis, 6 Februari 2025, pukul 10.00 WITA. Acara ini berlangsung di Ruang Rapat Measa Laro, Kantor Bupati Bombana, dan dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah serta perwakilan Kanwil DJPb Sultra.

Namun, sejauh mana FKPKN dapat menjadi solusi nyata dalam pengelolaan keuangan daerah? Bagaimana forum ini akan bekerja, dan apa dampaknya bagi masyarakat Bombana? Artikel ini akan mengupas lebih dalam mengenai peran FKPKN serta tantangan dan peluang dalam implementasinya.

Mengapa FKPKN Diperlukan?

Secara nasional, pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari rendahnya serapan anggaran, perencanaan yang kurang matang, hingga kebocoran dana akibat korupsi atau inefisiensi administratif. Menurut data Kementerian Keuangan, dalam beberapa tahun terakhir, serapan APBD di berbagai daerah masih di bawah 90%, yang berarti ada anggaran yang tidak terserap secara optimal untuk pembangunan.

Dalam konteks Bombana, forum ini hadir sebagai jawaban atas tantangan tersebut. Pj. Bupati Bombana, Edy Suharmanto, menegaskan bahwa FKPKN adalah langkah strategis untuk meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam pengelolaan keuangan.

“Melalui FKPKN, kami ingin memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan prinsip tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. Ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Bombana,” jelasnya.

Pernyataan ini mempertegas bahwa FKPKN bukan hanya sekadar forum diskusi, melainkan sebuah mekanisme yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah teknis maupun kebijakan dalam pengelolaan anggaran.

Bagaimana FKPKN Akan Bekerja?

FKPKN bukan hanya wadah pertemuan antara pemerintah daerah dan Kementerian Keuangan, tetapi juga berfungsi sebagai pusat koordinasi, pemantauan, dan evaluasi keuangan. Kepala Kanwil DJPb Sultra, Syarwan, S.E., M.M., menjelaskan bahwa forum ini akan memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam mengelola keuangan negara secara lebih efektif.

“FKPKN akan menjadi sarana diskusi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan APBN dan APBD. Dengan adanya forum ini, kita dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan dana pemerintah di Kabupaten Bombana,” ungkapnya.

Secara teknis, FKPKN akan memiliki beberapa fungsi utama:

Identifikasi dan Penyelesaian Masalah Keuangan
FKPKN akan mengawasi penggunaan dana dari APBN dan APBD, mengidentifikasi kendala dalam serapan anggaran, serta merumuskan solusi cepat untuk mencegah keterlambatan dalam pelaksanaan program pemerintah.
Peningkatan Kapasitas SDM Keuangan Daerah
Salah satu kendala utama dalam pengelolaan anggaran daerah adalah kurangnya pemahaman teknis dari aparatur daerah. FKPKN diharapkan dapat memberikan pelatihan dan bimbingan teknis agar SDM yang terlibat dalam pengelolaan keuangan lebih profesional dan kompeten.
Evaluasi dan Rekomendasi Kebijakan
Forum ini akan menjadi wadah evaluasi terhadap kebijakan fiskal daerah dan memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah dan pusat agar anggaran dapat digunakan lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pengawasan Transparansi Keuangan
FKPKN akan berperan dalam memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga meminimalkan potensi penyimpangan anggaran.

Dampak bagi Masyarakat Bombana

Masyarakat sering kali tidak merasakan langsung dampak dari kebijakan fiskal yang dibuat oleh pemerintah. Namun, jika FKPKN berjalan dengan optimal, beberapa dampak nyata yang bisa dirasakan antara lain:

Peningkatan Kualitas Infrastruktur
Dengan pengelolaan anggaran yang lebih baik, proyek-proyek infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik dapat terealisasi tepat waktu dan sesuai anggaran.
Layanan Publik yang Lebih Baik
FKPKN akan memastikan anggaran untuk sektor kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial digunakan secara efektif, sehingga masyarakat mendapatkan manfaat yang lebih besar.
Mencegah Kebocoran Anggaran
Dengan transparansi yang lebih tinggi, potensi penyalahgunaan anggaran dapat ditekan, sehingga dana yang seharusnya untuk pembangunan benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.

Tantangan dan Langkah Ke Depan

Meskipun FKPKN menawarkan banyak manfaat, implementasinya tidak akan lepas dari tantangan. Beberapa kendala yang mungkin dihadapi antara lain:

Kurangnya Koordinasi antar Lembaga
Jika tidak ada komitmen kuat dari semua pihak, forum ini bisa menjadi sekadar formalitas tanpa hasil nyata.
Resistensi terhadap Transparansi
Dalam beberapa kasus, pihak-pihak tertentu mungkin tidak nyaman dengan sistem pengawasan yang lebih ketat, terutama jika ada kepentingan tertentu dalam pengelolaan anggaran.
Kapasitas SDM yang Masih Perlu Ditingkatkan
FKPKN membutuhkan tenaga ahli keuangan yang kompeten untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif.

Untuk mengatasi tantangan ini, FKPKN harus memastikan adanya mekanisme evaluasi berkala, komitmen dari semua pemangku kepentingan, serta peningkatan kapasitas SDM yang berkelanjutan.

Kesimpulan: FKPKN sebagai Langkah Nyata Menuju Pemerintahan yang Lebih Baik

Pembentukan FKPKN di Bombana adalah langkah konkret menuju pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel. Jika diimplementasikan dengan baik, forum ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran demi kesejahteraan masyarakat.

Namun, keberhasilan FKPKN tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada pengawasan masyarakat dan komitmen semua pihak untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan publik.

Pemerintah Bombana kini memiliki instrumen yang kuat untuk memperbaiki tata kelola keuangan. Yang tersisa adalah bagaimana mereka memastikan bahwa inisiatif ini bukan hanya wacana, tetapi benar-benar membawa perubahan nyata bagi daerah dan masyarakatnya.