KABAENA — MEDIASEBANGSA.COM | Dalam upaya mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem dan mewujudkan kemandirian ekonomi desa, Pemerintah Kabupaten Bombana menunjukkan komitmen kuatnya melalui penyertaan modal besar-besaran kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah kepulauan Kabaena. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 28 BUMDes di wilayah ini mendapat suntikan dana senilai Rp4,22 miliar. Bantuan ini merupakan bagian integral dari rangkaian program strategis 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Bombana yang baru dilantik.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Bombana benar-benar menempatkan pembangunan desa sebagai prioritas utama, terutama di wilayah-wilayah terpencil seperti Pulau Kabaena yang selama ini menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan akses.
Kunjungan kerja perdana Bupati Ir. H. Burhanuddin, M.Si bersama Wakil Bupati Ahmad Yani ke Kabaena pada Rabu, 9 April 2025, menjadi momentum penting bagi masyarakat setempat. Dalam kesempatan tersebut, keduanya secara langsung menyerahkan bantuan penyertaan modal kepada BUMDes dan menyalurkan BLT Dana Desa kepada ratusan keluarga penerima manfaat.
Penyaluran modal kepada 28 BUMDes ini diharapkan menjadi fondasi ekonomi baru bagi desa-desa di Kabaena. Dengan mengusung program ketahanan pangan dan pengembangan produk unggulan berbasis potensi lokal, BUMDes didorong untuk menjadi penggerak utama roda ekonomi masyarakat di akar rumput.
“Ini langkah awal untuk memastikan masyarakat terdampak kemiskinan ekstrem segera terbantu. BLT ini hanya untuk tiga bulan, tapi akan berlanjut dengan program berkelanjutan,” ujar Bupati Burhanuddin saat menyerahkan bantuan secara simbolis. Dalam pernyataannya, beliau menegaskan bahwa program ini tidak akan berhenti di Kabaena saja, namun akan dilanjutkan di wilayah lain seperti Rumbia, Rarowatu, dan Poleang.
Pernyataan ini memperlihatkan bahwa Pemkab Bombana memiliki visi pembangunan yang menyeluruh dan inklusif, di mana semua wilayah memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Pulau Kabaena, dengan seluruh tantangan dan potensinya, kini mulai dilihat sebagai bagian penting dari peta pembangunan Bombana ke depan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bombana, M. Hadi Rahardjo Putra, menjelaskan bahwa bantuan modal ini bukan sekadar intervensi jangka pendek, melainkan strategi jangka panjang untuk membangun desa yang mandiri secara ekonomi.
“BLT dan modal BUMDes tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga membangun kemandirian desa melalui program seperti One Village One Product (OVOP),” jelasnya. Program OVOP yang diusung PMD menjadi motor penggerak inovasi desa, mendorong masing-masing desa menggali potensi lokal mereka untuk menghasilkan produk unggulan yang memiliki nilai jual tinggi.
Tenaga Ahli P3MD Kabupaten Bombana, Abady Makmur, menegaskan bahwa penyaluran modal kepada BUMDes ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan program prioritas 100 hari kerja. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis pemberdayaan masyarakat lokal.
“Ini bukti konkret untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem sekaligus mendorong desa menciptakan produk unggulan berbasis lokal,” katanya. Menurutnya, setiap desa di Kabaena memiliki keunikan yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi baru jika dikelola dengan baik oleh BUMDes yang profesional dan akuntabel.
Lebih jauh, Bupati Burhanuddin menekankan bahwa bantuan penyertaan modal ini merupakan bagian dari strategi besar pemerataan kesejahteraan di seluruh pelosok Kabupaten Bombana, termasuk wilayah kepulauan.
“Pembangunan desa harus inklusif, terutama di daerah kepulauan seperti Kabaena. Tidak boleh ada yang tertinggal,” tegasnya. Pernyataan ini menegaskan orientasi pembangunan yang tidak hanya berfokus pada daratan utama, tetapi juga menjangkau wilayah terpencil yang selama ini kerap terabaikan dalam distribusi program pembangunan.
Wakil Bupati Ahmad Yani juga menambahkan bahwa dana penyertaan modal ini harus dikelola secara transparan dan akuntabel, agar manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat desa. Ia menegaskan bahwa BUMDes harus menjadi institusi ekonomi yang dikelola profesional dan benar-benar mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan warga.
“Dana ini harus dikelola transparan dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga,” ujarnya. Pernyataan ini menjadi pengingat penting bahwa keberhasilan program penyertaan modal tidak hanya diukur dari besarnya angka bantuan, tetapi dari bagaimana dana tersebut digunakan secara efektif dan efisien.
Dukungan penuh pemerintah daerah terhadap BUMDes ini menjadi angin segar bagi desa-desa di Kabaena. Dengan pengelolaan yang tepat, BUMDes diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat rantai pasok lokal, dan membuka akses pasar bagi produk-produk unggulan desa.
Tak hanya itu, melalui program ini, pemerintah juga mendorong terjadinya transformasi ekonomi desa dari konsumtif menjadi produktif. BUMDes tidak lagi sekadar sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi menjadi badan usaha aktif yang mampu mengelola unit-unit usaha strategis seperti pertanian, perikanan, perdagangan, hingga sektor pariwisata berbasis lokal.
Langkah Pemkab Bombana ini patut diapresiasi sebagai model pembangunan berbasis desa yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ke depan, dengan evaluasi yang berkelanjutan dan pendampingan yang konsisten, program penyertaan modal BUMDes ini dapat menjadi instrumen utama dalam mengurangi kemiskinan ekstrem dan mempercepat terwujudnya desa-desa mandiri di wilayah kepulauan.
Dengan semangat gotong royong dan sinergi antara pemerintah daerah, aparat desa, dan masyarakat, Kabaena kini berada di jalur yang tepat menuju kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.
Tinggalkan Balasan