Jakarta, Mediasebangsa.com | Program Hilirisasi Perkebunan 2025 yang ditetapkan pemerintah sebagai bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo mendapat sambutan serius dari daerah. Kabupaten Bombana menjadi salah satu wilayah yang menyatakan kesiapan penuh untuk mengembangkan komoditas unggulannya melalui skema ini.
Bupati Bombana, Ir. H. Burhanuddin, M.Si, hadir di rapat koordinasi di Auditorium Gedung F, Kantor Pusat Kementerian Pertanian RI, Jakarta Selatan, Senin (22/9/2025). Ia didampingi Kepala Dinas Pertanian Bombana, Sarif, SH, serta Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Hasbi, SP., MM.
Rapat dipimpin langsung Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Forum ini mengumpulkan gubernur serta bupati dari berbagai daerah dengan potensi perkebunan strategis.
Dalam kesempatan itu, Bupati H. Burhanuddin memaparkan kondisi riil perkebunan dan pertanian di Bombana. Ia menyampaikan tiga hal penting yang menurutnya membutuhkan perhatian pemerintah pusat.
“Izin Pak Menteri, ada tiga hal yang kami pertanyakan. Pertama, Kabupaten Bombana memiliki potensi kelapa yang selama ini hanya diekspor tanpa pengolahan. Kedua, kami memiliki kurang lebih 13 ribu hektare sawah, tetapi baru sekitar 20 persen yang benar-benar diolah. Ketiga, petani sawah di Bombana sedang mengeluh karena Bulog tidak lagi membeli padi akibat kuota habis, sehingga harga gabah mulai berfluktuasi,” ujar Burhanuddin.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman menegaskan pemerintah pusat tidak mengenal istilah kuota habis.
“Bapak, tidak apa-apa. Pemerintahan harus jalan terus, tidak ada kuota habis. Kalau perlu menyurat lagi, Pak Dirjen segera tindak lanjuti,” tegasnya.
Usai rapat, Burhanuddin menegaskan Bombana akan mengusulkan kelapa dalam dan kakao sebagai komoditas utama untuk didorong masuk dalam program hilirisasi.
“Kami melihat kelapa dalam dan kakao sebagai dua komoditas unggulan Bombana. Hilirisasi dua sektor ini akan meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja, serta memperkuat daya saing daerah di pasar nasional maupun internasional,” ujarnya.
Kepala Dinas Pertanian Bombana, Sarif, SH, menambahkan pihaknya segera menyusun strategi teknis sesuai arahan bupati.
“Kami akan mengidentifikasi titik-titik prioritas untuk hilirisasi kelapa dan kakao. Selain itu, kami akan berkoordinasi dengan kementerian terkait agar program ini sinkron dengan kebijakan pusat. Petani juga akan kami dampingi dalam hal teknologi dan akses pasar,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Hasbi, SP., MM, menyoroti rendahnya pemanfaatan lahan sawah di Bombana.
“Dari 13 ribu hektare sawah, baru sekitar 20 persen yang diolah. Ini menjadi perhatian serius kami. Dengan dukungan program pusat, kami ingin mendorong peningkatan produktivitas padi, sekaligus mengatasi masalah pemasaran yang dikeluhkan petani,” ungkapnya.
Bagi Kabupaten Bombana, hilirisasi kelapa dan kakao dinilai akan membawa perubahan besar. Produk turunan kelapa, seperti minyak kelapa, santan, hingga berbagai olahan modern, berpotensi meningkatkan nilai jual hingga tiga kali lipat dibandingkan ekspor bahan mentah. Sementara itu, pengembangan industri kakao bisa menghadirkan pabrik olahan cokelat yang mampu menyerap banyak tenaga kerja lokal.
Selain membuka lapangan kerja baru, program ini juga diyakini akan memperkuat daya beli masyarakat pedesaan. Petani tidak lagi bergantung pada pasar bahan mentah karena hasilnya bisa diolah langsung di daerah. Pemerintah daerah pun akan memperoleh tambahan pendapatan melalui pajak dan retribusi dari industri pengolahan.
Bupati H. Burhanuddin menegaskan pihaknya tidak akan berhenti memperjuangkan agar Bombana mendapatkan perhatian penuh dalam program nasional ini.
“Kami yakin hilirisasi perkebunan ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah, Bombana bisa menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi berbasis perkebunan di Sulawesi Tenggara,” pungkasnya. MR
Tinggalkan Balasan