BOMBANA, Mediasebangsa | Pemerintah Kabupaten Bombana mulai menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025–2029 melalui Forum Konsultasi Publik yang digelar di Aula Tanduale, Kantor Bupati Bombana, Selasa (24/6/25). Forum ini menjadi tahap awal dalam merumuskan arah pembangunan daerah yang lebih terbuka, partisipatif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Bupati Bombana, H. Burhanuddin, dalam sambutannya menekankan bahwa penyusunan RPJMD bukan hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bentuk komitmen moral pemerintah kepada masyarakat. Ia menyebut dokumen tersebut sebagai “janji kepada rakyat” yang harus dirancang berdasarkan kebutuhan riil warga di seluruh wilayah Bombana.
“Tidak boleh ada program yang lahir dari ruang kosong. Semuanya harus berpijak pada kenyataan dan aspirasi masyarakat,” ujar Burhanuddin.
Visi pembangunan yang diusung dalam RPJMD periode ini adalah “Bombana Berdaya Saing Berbasis Agrominapolitan.” Pemerintah daerah akan mengandalkan sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan industri kreatif sebagai penggerak utama, dengan pendekatan integratif antara daratan dan wilayah pesisir.
Visi tersebut dijabarkan ke dalam lima misi strategis, yaitu peningkatan daya saing sektor unggulan, pengembangan kualitas sumber daya manusia, penguatan konektivitas wilayah, pelestarian kearifan lokal, serta pembenahan tata kelola pemerintahan.
Forum yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bombana itu dihadiri oleh berbagai unsur, mulai dari jajaran Forkopimda, DPRD, OPD, hingga tokoh masyarakat, akademisi, pemuda, dan insan pers.
Kepala Bappeda Bombana, Husrifnah Rahim, menyampaikan bahwa forum ini bertujuan menghimpun masukan publik terhadap rancangan awal RPJMD. Menurutnya, partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat sangat penting agar dokumen pembangunan ini benar-benar aspiratif dan responsif.
Ia juga menegaskan bahwa penyusunan RPJMD Bombana akan tetap mengacu pada dokumen perencanaan lain di tingkat nasional dan provinsi, seperti RPJMN 2025–2029, RPJMD Provinsi Sulawesi Tenggara, dan RPJPD Bombana 2025–2045. Langkah ini dilakukan guna memastikan sinkronisasi kebijakan lintas wilayah dan tingkat pemerintahan.
Di akhir forum, Bupati Burhanuddin kembali mengajak seluruh pihak untuk tidak ragu menyampaikan ide dan kritik demi penyempurnaan dokumen RPJMD. “Kita ingin Bombana yang lebih baik dibangun bersama, tidak hanya oleh pemerintah,” katanya. MR
Tinggalkan Balasan