BOMBANA, Mediasebangsa.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Bombana menyampaikan kritik keras terhadap tindakan aparat kepolisian saat mengawal aksi penolakan pembangunan industri di Desa Wubangka, Kecamatan Rarowatu Utara, yang berlangsung di depan Mapolres Bombana.
Menurut keterangan pihak GMNI, aksi yang melibatkan mahasiswa dan warga tersebut awalnya berjalan damai dengan tujuan menyampaikan aspirasi terkait kekhawatiran atas dampak lingkungan dan sosial dari rencana pembangunan industri di wilayah mereka. Namun, massa aksi mengaku mendapat penghadangan serta pembatasan ruang gerak oleh aparat keamanan.
Pengurus DPC GMNI Bombana, Maikel, menilai tindakan aparat dalam pengamanan aksi tersebut terkesan berlebihan dan berpotensi mencederai hak konstitusional warga untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
“Kami datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Desa Wumbubangka. Namun di lapangan, kami justru merasa dihadang dan dibatasi secara ketat. Kami berharap aparat mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam mengawal aksi-aksi seperti ini,” ujar Maikel dalam pernyataannya.
Ia juga meminta agar dilakukan evaluasi internal terhadap prosedur pengamanan yang diterapkan saat aksi berlangsung, guna memastikan bahwa prinsip perlindungan hak asasi dan kebebasan berpendapat tetap dijunjung tinggi.
Minta Perhatian Kapolri
DPC GMNI Bombana secara terbuka meminta perhatian pimpinan Kepolisian Republik Indonesia agar melakukan peninjauan terhadap penanganan aksi tersebut. Mereka mengusulkan adanya evaluasi terhadap jajaran Polres Bombana guna menjaga profesionalisme dan netralitas institusi dalam menghadapi dinamika sosial di daerah.
GMNI juga menekankan pentingnya jaminan keamanan bagi warga Desa Wubangka yang ingin menyampaikan sikap terhadap rencana pembangunan industri, tanpa adanya rasa takut atau tekanan.
“Aspirasi masyarakat harus ditempatkan sebagai bagian dari proses demokrasi. Kami berharap semua pihak dapat menahan diri dan mengedepankan dialog,” tambah Maikel.
Dorongan Dialog dan Penyelesaian Komprehensif
GMNI Bombana menegaskan bahwa penolakan sebagian warga terhadap proyek industri tersebut dilandasi kekhawatiran atas potensi dampak terhadap lingkungan dan ruang hidup masyarakat. Oleh karena itu, mereka mendorong pemerintah daerah, pihak perusahaan, dan aparat keamanan untuk membuka ruang dialog yang transparan dan partisipatif.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Bombana terkait tudingan tersebut. Redaksi masih berupaya mengonfirmasi kepada pihak kepolisian untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut.
Laporan (tim)
