BAUBAU, mediasebangsa.com — Koalisi Pemuda Kepulauan Buton (KPK Kepton) Baubau menyatakan menolak kedatangan Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, dalam peringatan Hari Jadi Kota Baubau ke-485 pada 17 Oktober 2026. Penolakan ini merupakan bentuk protes atas belum jelasnya realisasi sejumlah komitmen politik, terutama perjuangan pembentukan Provinsi Kepulauan Buton.
Jenderal Lapangan KPK Kepton, Sambar Baruga, menegaskan masyarakat berhak meminta pertanggungjawaban atas komitmen yang pernah disampaikan kepada publik.
“Kami tidak ingin kedatangan gubernur hanya menjadi agenda seremonial. Masyarakat Kepulauan Buton masih menunggu kejelasan perjuangan pembentukan provinsi sendiri. Kami menuntut penjelasan konkret, perkembangan yang terukur, dan bukti bahwa komitmen tersebut benar-benar diperjuangkan,” tegas Sambar Baruga.
Selain pemekaran, KPK Kepton menagih kejelasan program Satria Kepulauan, alokasi anggaran khusus Rp1 triliun per tahun untuk pembangunan wilayah kepulauan, upaya menghadirkan layanan listrik 24 jam di Kabupaten Buton Selatan, serta kuota beasiswa bagi mahasiswa Kepulauan Buton, khususnya di Universitas Muhammadiyah Buton (UMB).
Koalisi meminta gubernur menjelaskan perkembangan program-program tersebut, termasuk langkah yang telah ditempuh dan kendala yang dihadapi.
KPK Kepton juga mempertanyakan prioritas anggaran Pemerintah Kota Baubau untuk perayaan HUT ke-485, khususnya belanja hiburan artis dan kegiatan seremonial di tengah tuntutan efisiensi. Koalisi meminta keterbukaan mengenai rincian anggaran, sumber pembiayaan, mekanisme pengadaan, serta manfaat ekonomi kegiatan tersebut bagi masyarakat.
Menurut KPK Kepton, penggunaan anggaran daerah perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, penciptaan lapangan kerja, dan dukungan bagi UMKM. Koalisi juga meminta penjelasan mengenai sinkronisasi kebijakan efisiensi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota.
“Jangan sampai efisiensi hanya menjadi slogan, sementara masyarakat belum mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai prioritas belanja seremonial. Kami ingin pemerintah terbuka soal anggaran dan manfaatnya bagi rakyat,” demikian sikap KPK Kepton.
Sambar menegaskan, penolakan tersebut merupakan bentuk protes politik dan kontrol publik, bukan penolakan terhadap pembangunan maupun perayaan Hari Jadi Kota Baubau.
“Kami tidak menolak pembangunan dan tidak mempersoalkan kegiatan Hari Jadi Kota Baubau. Yang kami persoalkan adalah kejelasan komitmen dan tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat Kepulauan Buton,” ujar Sambar Baruga.
Ia menegaskan masyarakat membutuhkan bukti nyata atas komitmen pemekaran, pemerataan pembangunan, dan kebijakan anggaran yang berpihak kepada rakyat.
“Kepulauan Buton tidak membutuhkan janji yang terus diulang. Kami membutuhkan bukti perjuangan pemekaran, pemerataan pembangunan, dan kebijakan anggaran yang berpihak kepada masyarakat. Jangan hanya datang membawa jabatan dan menghadiri seremoni, tetapi hadirkan pula penjelasan dan komitmen yang bisa dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Pewarta : Dedi Darno
Tinggalkan Balasan