BUTON SELATAN, mediasebangsa.com — Aliansi Pemuda Buton Selatan Bersatu menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Kabupaten Buton Selatan, Kamis (22/10/2026). Mereka menyoroti dugaan politisasi isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam dinamika hubungan Bupati dan Wakil Bupati Buton Selatan, serta dugaan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam aksi sebelumnya.
Dalam aksinya, massa menilai penggunaan isu SARA dalam dinamika politik pemerintahan daerah berpotensi memicu perpecahan di tengah masyarakat. Mereka meminta seluruh pihak menjaga persatuan dan tidak membawa perbedaan politik ke ranah yang dapat menimbulkan konflik sosial.
Massa juga mendesak DPRD menindaklanjuti dugaan keterlibatan ASN dalam aksi sebelumnya. Mereka meminta pihak-pihak yang diduga terlibat diperiksa apabila ditemukan indikasi pelanggaran disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.
Setelah menyampaikan orasi, massa diterima untuk audiensi oleh Sekretaris DPRD Buton Selatan. Pertemuan tersebut berlangsung karena seluruh anggota DPRD sedang menjalankan tugas di luar daerah.
Dalam audiensi itu, Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Pemuda Buton Selatan Bersatu, La Ode Safrin Mas’ud, menyampaikan keberatan terhadap tuntutan salah satu aliansi sebelumnya yang meminta DPRD memanggil Bupati Buton Selatan terkait persoalan hubungannya dengan wakil bupati.
Safrin menilai pemanggilan tersebut tidak diperlukan apabila tidak ada persoalan yang membutuhkan penyelesaian melalui DPRD.
“Kami meminta kepada DPRD Buton Selatan agar membatalkan tuntutan untuk melakukan pemanggilan terhadap Bupati Buton Selatan. Kami menganggap tidak ada permasalahan antara bupati dan wakil bupati,” ungkap Safrin.
Selain itu, ia meminta DPRD menindaklanjuti dugaan keterlibatan ASN dalam aksi beberapa hari sebelumnya. Menurutnya, pihak yang terbukti melanggar aturan harus diproses sesuai ketentuan.
“Kami juga berharap agar DPRD Buton Selatan dapat memanggil oknum ASN yang diduga terlibat dalam aksi beberapa hari lalu. Oknum tersebut harus ditertibkan dan diberikan sanksi sesuai ketentuan,” tambahnya.
Sementara itu, Jenderal Lapangan (Jenlap), Rizal Palapa, meminta DPRD Buton Selatan tetap netral dalam menyikapi dinamika politik yang berkembang di daerah.
Ia mengingatkan agar lembaga legislatif tidak mengambil sikap yang berpotensi memperkeruh situasi dan mengganggu stabilitas daerah.
“Tolong sampaikan bahwa DPRD harus bersikap netral dan tidak berpihak. Kami tidak ingin DPRD ikut terlibat dalam persoalan yang berpotensi mengganggu stabilitas daerah,” tegas Rizal.
Menanggapi aspirasi tersebut, Plt. Sekretaris DPRD Buton Selatan, Firman Hamzah, menyatakan seluruh masukan dari massa akan dicatat dan diteruskan kepada unsur pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan tata tertib yang berlaku.
“Seyogianya kami menerima dan mencatat seluruh aspirasi dari aliansi. Selanjutnya, aspirasi tersebut akan kami teruskan kepada unsur pimpinan DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dan tata tertib yang berlaku,” ujarnya.
Melalui aksi tersebut, Aliansi Pemuda Buton Selatan Bersatu berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh isu yang berpotensi memecah belah persatuan. Mereka juga menyatakan akan terus mengawal kebijakan pemerintah daerah agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan kondusif.
Pewarta : La Ode Erfin
Tinggalkan Balasan